Fenomena Lelang Ulang di LPSE (lelang elektronik)

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.01/Men/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan KKP, paket-paket dengan nilai di atas 200 juta rupiah wajib dilelang melalui secara elektronik, melalui LPSE KKP tentu saja. Jauh sebelum itu, sudah ada beberapa satker yang mencoba melakukan lelang secara elektronik dengan cara bergabung dengan LPSE terdekat di wilayahnya. Secara umum untuk yang di Jakarta “nempel” dengan LPSE Kementerian Keuangan. Kasus lain yang saya ketahui, satker ikan hias di Depok melakukan proses lelang di LPSE Kota Depok.

Ketika LPSE KKP berdiri dan sudah ada legalitasnya, maka mulailah LPSE ini digunakan. Banyak suka, sedikit duka, dan banyak pembelajaran yang telah kami (saya pribadi khususnya) peroleh dengan kehadiran LPSE KKP ini. Keramahan dan kesigapan dari rekan-rekan di Biro Umum KKP sebagai “kuncen” LPSE KKP telah banyak membantu proses lelang yang kami lakukan. Sebelumnya saya baru sekali menggunakan LPSE Kementerian Keuangan.

Tahun ini, setidaknya ada 5 paket di kantor kami yang dilelang melalui LPSE. Dua paket konsultan perencana, dua paket konstruksi dan satu paket konsultan pengawas. Dari dua paket konsultan perencana, salah satunya dilelang melalui LPSE Kementerian Keuangan, adapun paket lainnya sudah dilelang di LPSE KKP. Fenomena yang saya temukan terkait dengan penggunaan LPSE ini adalah bahwa semua paket yang kami lelang (5 paket tersebut), harus melalui episode yang namanya GAGAL dan harus Lelang Ulang. Ya, fenomena lelang ulang ini tidak hanya terjadi pada kasus lelang yang kami lakukan. Hal ini juga terjadi pada satker-satker lain di LPSE KKP. Padahal penyedia yang mendaftar cukup banyak, namun ketika hari H tiba, ternyata hanya sedikit (tidak memenuhi jumlah minimal) yang memasukkan dokumen penawaran (untuk pascakualifikasi), atau hanya sedikit yang lolos dari prakualifikasi.

Tentu saja ada banyak penyebabnya. Dugaan awal adalah bahwa LPSE KKP masih sepi. Namun hal ini terbantahkah dengan banyaknya jumlah pendaftar (meskipun hanya mendaftar belaka), dan adanya sistem agregasi lintas LPSE yang dibuat oleh LKPP. Penyebab  lain misalnya (hanya dugaan semata)

1. rekanan/penyedia sekarang sudah kaya raya sehingga tidak butuh paket-paket pekerjaan

2. peserta terlalu sibuk mengingat terlalu banyak paket yang dilelang (dan terlalu banyak LPSE yang harus digauli)

3. sistem elektronik mempersulit peserta (?)

4. dan lain-lain

Tentu saja, poin-poin tersebut di atas bisa benar dan bisa salah. Namun demikian, sampai kapan harus terjadi fenomena lelang ulang di LPSE? Pihak yang berkompeten tentu saja harus segera menyikapi hal ini. Mengapa? Tentu saja hal ini berkaitan dengan kelancaran dan kepastian pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah, yang ujung-ujungnya adalah penyerapan anggaran, dan secara agregat nasional hal ini terkait dengan proses pembangunan nasional dan perputaran mata uang yang ada.

 

 

 

 

3 thoughts on “Fenomena Lelang Ulang di LPSE (lelang elektronik)

  1. Sistem lelang bukannya mengambil yang paling murah ya kang? Apa lelang di LPSE KKP juga demikian? Saya sempat berpikiran ngapain sih di lelang segala, kalo ntar kualitas barang yang di lelangkan tidak bermutu.

    Contoh lelang pembuatan jalan raya, kalo sudah ada satu pihak yang hasilnya bagus dan awet, kenapa mesti dilelang lagi, karena ada kemungkinan bakal dapet pihak yang hasilnya kurang bagus dan ga awet. Kenapa ga menggunakan pihak tersebut terus yang kualitasnya sudah terbukti walaupun harga nya bukan yang paling murah.

    Tapi emang sih kalo ga dilelang ntar ada kemungkinan nepotisme –a

  2. Hehhee, jawabannya panjang ini. Bisa sepanjang Aturan Mainnya itu sendiri🙂
    1. Intinya gak selalu harga termurah. tergantung metode pemilihan/pelelangan/seleksinya, ada yang pake metode biaya terendah, mepet dipa, atau sistem nilai. Tergantung jenis pekerjaan, kompleks atau nggak dst.
    2. Kenapa mesti dilelang? Karena Pengadaan di instansi pemerintah itu pake APBN (uang dari rakyat). Sehingga perlu dibuatkan aturan sekelas Perpres untuk pedoman. Soale kenapa demikian? Pengadaan di instansi pemerintah gak melulu untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah, gak cuman masalah serap menyerap anggaran; tetapi juga untuk kepentingan pembangunan nasional, pemerataan kesempatan berusaha, kesejahteraan rakyat dan lain-lain.
    3. Lanjutan nomer 2. kalo boleh dibilang pengadaan di instansi pemerintah itu minimal bawa 2 fungsi, sudah ditulis di atas, yaitu di internal pemerintah dan juga di kepentingan rakyat/masyarakat. Nah, kalo gak diatur, muncul 1 fungsi lagi yaitu untuk kepentingan perut oknum. Ini terkait dengan pertanyaan kenapa gak milih penyedia yang sudah pasti bagus dan awet. Kalo main tunjuk langsung, pemerintah (pegawainya) hanya nunjuk yang itu2 saja, akibatnya pasti ada KKN (fee, suap dll).
    4. Ada juga yang penunjukkan langsung. Ini untuk pengadaan yang nilainya sudah pasti2 saja. Contoh yang paling jelas yaitu pengadaan kendaraan plat merah melalui GSO (layanan khusus kendaraan pemerintah) di dealer2. Ini bagus. Kenapa demikian? Jaman dulu kendaraan pemerintah dilelang, dan pemenangnya bukan pabrikan. Akibatnya, harga kendaraan plat merah jadi lebih mahal daripada plat hitam, padahal ada beberapa item pajak yang tidak dibebankan ke plat merah. Sekarang dengan menunjuk langsung (ada payung hukumnya), harga plat merah bisa lebih murah dari plat hitam.

    Kira2 begitu. Aku juga masih belajar koq🙂

  3. Ping-balik: Satu pintu untuk pintu-pintu yang lain (Bantul edisi 2) « Bogor – Jakarta (hampir) Setiap Hari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s