APIP (makhluk apa ini?)

Dalam sebuah diskusi di forum pengadaan barang/jasa, terlontar pertanyaan dari salah satu member forum mengenai APIP (aparat pengawas intern pemerintah). Apa APIP itu? Siapa APIP itu? Bagaimana cara berkomunikasi dengan si APIP ini? Bagaimana melakukan pengaduan dan pelacakan terhadap pengaduan yang telah disampaikan kepada si APIP ini? Link diskusi ada di sini.

Apa dan Siapa APIP?

Untuk mengetahui siapa APIP ini, bisa kita lihat di Pasal 1 ayat 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saya salinkan isi ayat tersebut sebagai berikut

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (Pasal 1 ayat 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010).

Tugas, fungsi dan kewenangan APIP ini dapat dilihat di pasal-pasal lain dalam Perpres 54/2010, diantaranya yaitu Pasal 17, 32, 81, 99, dan 117. Kalau kita melihat pasal-pasal tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa APIP ini sama dengan inspektorat di instansi pemerintah (dengan berbagai varian namanya: Inspektorat Jenderal, Inspektorat, Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi) dengan jabatan fungsional auditor sebagai SDM-nya. Beberapa rekan lain di forum pengadaan menyebutkan bahwa di pemda fungsi APIP/Inspektorat ini dulu dipegang oleh Bawasda (cmiiw).

APIP vs APH

Sampai dengan hari ini, masih ada saja sanggah dan sanggah banding pada lelang di K/L/D/I yang ditujukan kepada Kejaksaan. Diduga, sanggah dan sanggah banding oleh peserta lelang yang ditujukan kepada APH, dilakukan dengan tujuan agar mendapat perhatian dan penanganan yang pasti dan lebih berbobot bila dibandingkan jika ditujukan ke inspektorat; atau bisa jadi juga hal ini dilakukan karena ketidaktahuan peserta lelang. Melihat definisi APIP di atas, pelaksanaan sanggah dan sanggah banding oleh peserta lelang yang ditujukan kepada Kejaksaan adalah salah alamat. Mengingat Kejaksaan adalah instansi yang bertindak selaku APH (Aparat Penegak Hukum). (catatan: kecuali jika lelang dilakukan oleh instansi Kejaksaan itu sendiri, APIP-nya ada di Kejaksaan. cmiiw).

APIP yang lain

Malam ini, saya menemukan artikel bagus di website Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan berjudul Pembentukan Organisasi Profesi Auditor (AAIPI). Artikel tersebut ditulis oleh Pak Cipto Hadi Prayitno, salah satu auditor di Itjen KKP. Paragraf enam menyebutkan bahwa ada dua jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi APIP ini.

Seperti diketahui, ada dua jabatan fungsional yang menopang tugas-tugas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yaitu Jabatan Fungsional Auditor yang pembina jabatanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang pembinannya Kementerian Dalam Negeri. Agar dua jenis jabatan tersebut dapat saling bersinergi dan saling mengisi dalam pelaksanaan tugas APIP untuk melakukan assurance dan consulting dengan baik, maka Kepala BPKP dalam pidatonya yang dibacakan oleh Sekretaris Utama BPKP, Suwartomo berharap organisasi profesi auditor internal pemerintah ini betul-betul dapat menjadi perekat dan pembangun sinergi jabatan fungsional yang ada di APIP, sekaligus sebagai mitra pengembangan profesionalisme dan pengembangan kapabilitas APIP.

Jadi, selain auditor pada inspektorat, ada lagi jabatan fungsional lainnya yang melaksanakan fungsi APIP sebagaimana tersebut di atas. Sampai sejauh ini, saya belum banyak menemukan referensi terkait jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Komunikasi dengan APIP vs Dokumen Pengadaan

Dokumen pengadaan dengan logo garuda yang masih belum diganti, footer dengan tulisan Standar Dokumen Pengadaan, adanya kurung tegak [ ….. ], tulisan masih banyak tercetak miring (italic); setidaknya merupakan tanda-tanda bahwa Standar Dokumen Pengadaan dari LKPP belum disunting dengan baik dan benar serta memenuhi kebutuhan Panitia/Pejabat pengadaan/ULP itu sendiri.

Member forum pengadaan yang menanyakan mengenai APIP pun mempertanyakan bagaimana cara berkomunikasi dengan APIP, jika panitia/ULP tidak menyebutkan siapa APIP-nya dan dimana alamatnya dalam dokumen pengadaan yang dipublish oleh panitia/ULP. Dalam standar dokumen pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP, istilah APIP muncul di banyak tempat, misalnya di halaman contoh pakta integritas dan lembar data pemilihan (LDP). Dengan panitia meluangkan waktunya untuk mengedit APIP (misal diganti dengan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan), serta  mencantumkan alamat, kontak, telepon, fax, email si APIP; akan mempermudah parapihak yang berkepentingan dengan proses pengadaan yang dilaksanakan.

Yogyakarta, 28 Oktober 2013

Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda

Luthfi

note: Pelacakan berkas sanggah, sanggah banding dan pengaduan (bersambung pada lain kesempatan, insya alloh)

One thought on “APIP (makhluk apa ini?)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s