Merumuskan Kembali Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan PPK

Alhamdulillah, aplikasi saya untuk kegiatan Lokakarya Merumuskan Kembali Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan PPK diterima oleh LKPP dan saya menjadi satu dari sekitar 50 peserta kegiatan ini. Awalnya, saya penasaran mengenai 3 item terkait PPK ini (tugas, tanggungjawab dan kewenangan, selanjutnya kita singkat sebagai TTK). Meskipun saya sudah pernah ikut pelatihan sertifikasi pengadaan barang/jasa dan mempunyai sertifikat keahlian tingkat dasar PBJ (2011, sudah banyak yang lupa), beberapa kali mengikuti semacam kegiatan bimtek yang dilakukan oleh kantor pusat; ternyata tidak cukup mudah bagi saya untuk memahami keseluruhan TTK PPK ini pada saat saya “sempat” menjadi PPK pada awal tahun anggaran 2016 ini.

Kenapa demikian? karena berdasarkan praktek pelaksanaan yang dilakukan sehari-hari pada satker yang mengelola APBN, PPK juga dituntut untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan administrasi pencairan anggaran; disamping untuk kegiatan pengadaan barang/jasa. Jadi setidaknya, ada dua induk terkait dengan PPK ini, yaitu LKPP dan Kementerian Keuangan.

Bahkan untuk teman-teman di daerah dengan APBD-nya yang dipayungi dengan aturan permendagri (lupa nomor dan tahunnya euy), ada lagi unsur pelaksana kegiatan bernama PPTK. Artinya, saya punya alibi kalo memang TTK PPK merupakan suatu hal yang super kompleks🙂 , meski sudah ada banyak aturan yang memayungi dan memagarinya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi PPK terkait dengan TTK (plus di sana resiko dan kompetensinya), menjadi materi yang dibahas di kegiatan lokakarya ini. Kata panitia dari LKPP sih ini dalam rangka revisi Perpres 54 tahun 2010 (yang sudah mengalami perubahan sampai 4 kali). Sharing teman-teman dari berbagai unit kerja pusat, daerah (termasuk BLU), menambah referensi, terutama bagi saya bahwa PPK memang tugas yang mulia, dibekali dengan TTK yang berat, antara reward dan resiko belum imbang, diperlukan profesionalisme yang kuat terutama di area pekerjaan yang secara teknis bukan keahliannya. Padahal ini baru diawal, belum ketika “bertempur” mewakili negara di ranah perdata saat pelaksanaan barang/jasa🙂 .

Hal baru bagi saya yang lain yaitu masalah PPK yang diampu oleh jabfung pengelola pengadaan. Info dari salah satu Direktur di LKPP, katanya secara kompetensi jabfung dan angka kredit, PPK diampu kira-kira oleh personel di golongan IIIc/IIId. Hal ini sudah dirancang agar dengan hanya menjadi PPK (tentu dengan jumlah paket yang cukup) bisa naik pangkat melalui jalur fungsional. Masalah kompetensi, PPK nantinya (pada masukan lokakarya ini), dipersyaratkan untuk memiliki sertifikat kompetensi (yang memiliki prasyarat sertifikat keahlian PBJ tingkat dasar).

Alhamdulillah, banyak manfaat yang bisa saya ambil dari kegiatan ini *jempol*, namun tidak semuanya bisa saya ketik di sini🙂 . Terima kasih LKPP.

*refresh lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s